Negara Indonesia tidak berdaya hadapi Ahok

Belum dinonaktifkan nya Basuki atau Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta yang sudah berstatus berdakwah berkata penistaan agama dinilai berbagai preseden buruk.

Keputusan pemerintah yang justru mengaktifkan kembali Ahok menjadi gubernur setelah cuti kampanye menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada mantan Bupati Bangka Belitung itu.

Pengamat politik dari universitas Pajajaran Aidil Akbar menilai secara empiris pemerintah telah menunjukkan keberpihakan kepada Ahok yang seharusnya diberhentikan sementara jadi jabatan Gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus berdakwah yang ada di Indonesia.

Saya kira secara empiris terbukti memang itu preseden buruk dalam arti negara kita ini menjadi alat bagi kerusakan satu pihak kemungkinan menguntungkan pihak lain negara tidak berdaya menghadapi kuasa politik Ahok.

Aidil juga mengatakan persoalan ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Wakil ketua komisi I DPR Ahmad Riza Patria menilai Desa kan kalangan anggota DPR agar pemerintah menonaktifkan Ahok ternyata tidak berpengaruh sama sekalipun.

Hal tersebut memicu anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah mengaktifkan kembali Ahok maka ada empat fraksi mengajukan hak angket.

R Hakim Agung tidak kalah pintar masalah ini dikembalikan kepada pemerintah yang ada di Indonesia sekarang pemerintah bingung bagaimana menyikapinya minta fatwa Ma tetapi Mahkamah Agung mengembalikan kepada pemerintah untuk memutuskan. Masalah ini masuk ranah politik karena dianggap rawan Mahkamah Agung tidak mau terlibat berkali-kali Mahkamah Agung tidak mau seperti itu seperti Pilkada Mahkamah Agung maunya di MK.

Tweet